www.pusatkabar.id – Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Assoc. Prof. Dr. H. Radea Respati Paramudhita, S.H., M.H. memberikan pandangannya mengenai kewenangan Wali Kota dalam pengelolaan barang daerah. Menurutnya, keputusan soal pemusnahan barang milik daerah harus melalui proses yang jelas dan tepat, terutama dalam konteks usulan Gubernur Jawa Barat untuk membongkar Teras Cihampelas yang telah menimbulkan berbagai perdebatan di masyarakat.
Pernyataan Radea tersebut menunjukkan pentingnya prosedur dalam pengelolaan aset daerah. Dalam hal ini, Wali Kota sebagai pemegang kekuasaan berhak untuk menyetujui atau tidak suatu usulan pemusnahan barang berdasarkan pertimbangan dari berbagai pihak yang terlibat。
Radea juga menjelaskan mengenai mekanisme pemusnahan barang yang melibatkan pengguna barang dan pengelola. Apabila permohonan pemusnahan disetujui, proses harus diiringi dengan berita acara yang sah sebelum melakukan penghapusan aset.
Memahami Proses Pengelolaan Barang Daerah Secara Terperinci
Penting bagi pemerintah untuk memahami seluruh tahapan dalam penghapusan barang milik daerah. Radea menjelaskan bahwa ada beberapa langkah yang harus diambil sebelum barang dapat dimusnahkan, yang mencakup pemusnahan dan penghapusan yang harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai prosedur yang berlaku. Semua tahapan tersebut dirancang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas di tingkat pemerintah.
Pemerintah, menurut Radea, juga perlu membentuk strategi yang tepat dalam meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia mendorong kolaborasi yang lebih erat dengan pihak ketiga untuk mendapatkan dukungan dalam hal pengelolaan dan revitalisasi aset yang ada.
Radea menyatakan bahwa meskipun ada risiko dalam proses pemusnahan dan penghapusan, jika langkah-langkah yang diambil dilakukan dengan baik, ini dapat membuktikan komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah di Kota Bandung. Keberhasilan ini akan menjadi indikator dari kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi publik secara efektif.
Harapan Masyarakat Terkait Teras Cihampelas dan Upaya Revitalisasi
Teras Cihampelas dibangun untuk mendorong perkembangan UMKM dan menciptakan ruang publik yang lebih baik. Namun, saat ini kondisi teras tersebut jauh dari harapan, dengan banyak fasilitas yang tidak terpelihara dengan baik. Radea mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi ini dan berharap ada langkah konkret untuk merevitalisasi kawasan tersebut agar bermanfaat untuk masyarakat.
Seiring dengan harapan untuk revitalisasi, banyak warga yang meminta konsistensi dari pemerintah dalam mewujudkan janji sebelumnya. Mereka menginginkan Teras Cihampelas tidak hanya berfungsi sebagai ruang publik, tetapi juga sebagai area komersial dan pariwisata yang menarik. Radea mencatat bahwa jika semua elemen bersama-sama berusaha untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik, dampaknya akan terasa bagi masyarakat luas.
Namun, ada juga yang setuju dengan saran Gubernur untuk membongkar Teras Cihampelas, yang dianggap sudah tidak relevan dengan kebutuhan saat ini. Radea mengingatkan bahwa tumbuhnya kekecewaan di masyarakat tidak bisa diabaikan dan harus menjadi perhatian. Kesesuaian antara kebijakan dengan kebutuhan masyarakat sangat penting untuk memastikan setiap keputusan yang diambil dapat diterima dengan baik.
Pentingnya Kolaborasi dalam Pengelolaan Aset Daerah
Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta merupakan kunci dalam pengelolaan aset daerah yang efektif. Radea menekankan perlunya kerjasama untuk menemukan solusi jangka panjang bagi masalah yang ada, termasuk dalam manajemen Teras Cihampelas. Dengan melibatkan berbagai pihak, maka penyelesaian yang lebih inovatif dan berkelanjutan dapat tercapai.
Saran-saran yang diajukan oleh masyarakat harus jadi pertimbangan utama pemerintah saat mengimplementasikan kebijakan pengelolaan aset. Pendekatan yang partisipatif akan menciptakan kepercayaan di antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, setiap perubahan yang implementatif akan didukung oleh legitimasi dari basis masyarakat.
Radea juga menyebutkan bahwa semua pihak harus mempertimbangkan aspek hukum dalam setiap langkah pengelolaan barang milik daerah. Oleh karena itu, pemusnahan aset seharusnya tidak hanya didasarkan pada kepentingan praktis, tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ini akan memperkuat landasan hukum dari setiap keputusan yang diambil.
