www.pusatkabar.id – Rapat paripurna yang diadakan oleh DPRD Kota Bandung merupakan momen yang penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Agenda kali ini berfokus pada penyampaian penjelasan dari Wali Kota mengenai Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diadakan di gedung DPRD setempat.
Dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bandung, acara ini dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk anggota DPRD dan pejabat pemerintahan. Kehadiran Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, serta pimpinan OPD turut memeriahkan suasana, menandakan adanya sinergi antara pemerintah dan legislatif.
Rapat sebelumnya juga membahas pandangan umum dari fraksi-fraksi di DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah yang sama. Dalam pertemuan kali ini, Wali Kota menyampaikan jawaban resmi terhadap pandangan yang telah disampaikan.
Wali Kota Muhammad Farhan menjelaskan bahwa beberapa isu strategis akan menjadi fokus perhatian dalam perencanaan APBD. Hal ini mencakup optimasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga pembenahan infrastruktur yang ada di Kota Bandung.
Di dalam paparan tersebut, Farhan menggarisbawahi pentingnya digitalisasi dalam pelayanan publik. Menurutnya, transformasi ini akan memicu perluasan basis pajak serta mengoptimalkan potensi yang belum digali secara maksimal.
Farhan juga menjelaskan bahwa upaya perbaikan infrastruktur dasar akan terus dilakukan. Program-program seperti normalisasi sungai dan penyelesaian permasalahan sampah menjadi prioritas utama dalam anggaran perubahan untuk tahun ini.
Pemkot Bandung juga akan meningkatkan kualitas hidup warganya melalui berbagai proyek infrastruktur. “Kami ingin memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran tidak hanya terpakai tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat,” ujar Farhan.
Pendapat dari Fraksi PDI Perjuangan dan PKS juga menjadi perhatian Wali Kota. Di antara rencana yang disampaikan, terdapat investasi dalam program padat karya serta pelatihan berbasis kecamatan untuk meningkatkan ekonomi lokal.
Strategi Mewujudkan Ekonomi Kreatif yang Berkelanjutan
Dalam diskusi tersebut, Wali Kota menekankan pentingnya pengembangan sektor ekonomi kreatif. Bandung diharapkan menjadi magnet bagi industri kreatif, dengan strategi yang terarah untuk mendukung penciptaan lapangan kerja.
Salah satu inisiatif yang diungkapkan adalah roadmap ekonomi kreatif yang sedang disusun. Fokus utama dari roadmap ini adalah subsektor MICE, yang meliputi pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran.
Farhan mengharapkan bahwa melalui strategi yang tepat, industri kreatif lokal akan semakin berkembang. Peran serta masyarakat dalam merancang program ini juga sangat diharapkan untuk menciptakan ekosistem yang lebih kolaboratif.
Program sosial turut diungkapkan dalam rapat ini, termasuk inisiatif pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Langkah-langkah ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap isu-isu sosial yang menjadi perhatian masyarakat.
Pada sisi kesehatan, Wali Kota juga menyampaikan komitmen untuk menjaga layanan yang inklusif. Hal ini dilakukan melalui pembangunan infrastruktur yang ramah terhadap disabilitas, termasuk trotoar yang memadai.
Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Daerah
Farhan menyatakan bahwa Pemkot Bandung berusaha untuk memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran secara optimal. Hal ini termasuk memastikan bahwa anggaran yang tersedia dialokasikan untuk program-program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Efisiensi belanja dan pengalihan anggaran ke sektor produktif menjadi fokus utama kami,” ungkap Farhan, menunjukkan komitmennya terhadap pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab.
Proses perubahan APBD 2025 juga diharapkan dapat diakses secara publik. Masyarakat diundang untuk berpartisipasi dalam perencanaan melalui program berbasis RW yang berfokus pada keterlibatan warga.
Pemkot Bandung juga berencana untuk menjaga proporsi belanja pegawai. Hal ini dilakukan agar tidak melebihi 30 persen dari total belanja APBD, mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan.
Kemudian, upaya penguatan sektor sosial keagamaan menjadi salah satu bagian dari agenda Pemerintah Kota. Alokasi anggaran untuk pelatihan dan digitalisasi lembaga pendidikan menunjukkan komitmen untuk menciptakan Bandung yang inklusif dan agamis.
Kolaborasi antara DPRD dan Pemkot dalam Pengambilan Keputusan
Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, mengingatkan pentingnya kolaborasi antara DPRD dan Pemkot. Ia menyatakan bahwa pembahasan Raperda Perubahan APBD akan melibatkan Badan Anggaran untuk memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Asep juga mengucapkan selamat kepada Badan Anggaran yang akan melaksanakan tugas tambahan ini. Ia berharap agar semua anggota dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tepat waktu agar hasilnya sesuai dengan harapan masyarakat.
Dalam rapat ini, seluruh pandangan dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD akan dibahas lebih lanjut. Kolaborasi yang baik antara legislatif dan eksekutif diharapkan dapat menghadirkan solusi bagi isu-isu yang dihadapi masyarakat Bandung.
“Dengan kerja sama yang solid, kita ingin mewujudkan Bandung menjadi kota yang unggul dan berpihak pada semua warganya,” tutup Farhan dalam kesempatan tersebut. Harapan akan tercapainya tujuan bersama menyimpan semangat positif untuk masa depan Kota Bandung.
Sekian, rapat ini tidak hanya berfungsi sebagai formalitas, tetapi juga sebagai wadah aspirasi publik yang penting. Melalui kolaborasi, diharapkan sinergi antara masyarakat dan pemerintah semakin erat dalam membangun Kota Bandung yang lebih baik.
