www.pusatkabar.id – Pimpinan dan anggota DPRD Kota Bandung melaksanakan acara Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada 24 Juli 2025. Acara ini diselenggarakan di Hotel Trans Bandung dan dihadiri berbagai pejabat penting, termasuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung, serta para anggota dan pimpinan DPRD Kota Bandung.
Dalam rapat tersebut, beberapa anggota DPRD menyampaikan hasil evaluasi serta saran untuk meningkatkan kinerja BUMD yang ada. Fokus utama diskusi meliputi perbaikan efisiensi operasional, peningkatan pendapatan, serta kualitas layanan kepada masyarakat yang harus menjadi prioritas BUMD di Bandung.
Penilaian Kinerja BUMD Sekarang
Dalam sesi presentasi, Sekretaris Komisi II DPRD kota, Asep Sudrajat, mengungkapkan bahwa dewan berfokus pada indikasi peningkatan yang dibutuhkan. Rekomendasi spesifik diberikan untuk masing-masing BUMD sesuai dengan potensi yang ada, agar lebih berkontribusi pada pembangunan kota.
“Kehadiran BUMD harus memberi dampak positif bagi masyarakat,” pungkasnya. Kang Upep, sapaan akrab Asep Sudrajat, menegaskan bahwa masukan dari masyarakat juga harus dijadikan sebagai acuan dalam evaluasi ini.
Dari hasil presentasi yang disampaikan oleh tim dari Universitas Islam Bandung, progress positif terlihat di sejumlah kinerja BUMD. Ia menekankan pentingnya mempertahankan prestasi tersebut dan melakukan introspeksi jika ada sisi yang masih kurang optimal.
Transformasi Menuju Pelayanan yang Lebih Baik
Anggota Komisi II lainnya, Asep Robin, menyatakan bahwa transformasi diperlukan pada BUMD untuk mencapai kinerja optimal. Hal ini mencakup audit menyeluruh, penerapan inovasi digital, serta optimalisasi aset yang dimiliki.
“Kita memang harus berani melakukan perubahan. Khususnya audit operasional, agar menghasilkan data yang akurat dan bermanfaat,” ujarnya, menunjukkan pentingnya keterlibatan dari berbagai pihak dalam mendukung transformasi ini.
Selain itu, Asep Robin menggarisbawahi bahwa Perumda Tirtawening harus melakukan perubahan signifikan. Rekomendasi audit independen dan pengelolaan manajemen yang lebih baik dipandang sebagai langkah penting untuk meningkatkan kinerja keuangan.
“Banyak aset yang tidak produktif, dan kita wajib memanfaatkan aset tersebut untuk meningkatkan pendapatan,” tuturnya berapi-api. Ia mencatat bahwa ada kebutuhan untuk mengurangi keluhan pelanggan, terutama terkait pasokan air yang tidak stabil.
Menjawab Tantangan dalam Layanan Publik
Keluhan dari masyarakat mengenai layanan air bersih terus menjadi perhatian serius. Asep Robin mencatat bahwa air yang disuplai belum cukup memadai untuk kebutuhan masyarakat, bahkan ada laporkan bahwa pasokan air tidak konsisten.
“Kita tidak ingin masyarakat merasa dibohongi dengan pelayanan yang tidak memadai,” tandasnya. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan harus dilakukan secara terus menerus.
Selain itu, Asep Robin juga memberikan perhatian pada Perumda Pasar Juara, menyarankan agar masalah piutang dan perjanjian kerja sama (PKS) dievaluasi. Dia menekankan pentingnya harmonisasi peraturan untuk menghindari kecocokan yang berpotensi menimbulkan konflik.
“Melihat peraturan yang ada saat ini, pembaruan diperlukan agar lebih efektif,” imbuhnya. Hal ini berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap BUMD di sektor pasar tradisional dan upaya revitalisasi yang saat ini sedang berjalan.
Kinerja BUMD dan Kesejahteraan Warga
Anggota Komisi II lainnya, Siti Marfuah, memberikan analisis mendalam terhadap keadaan keuangan BUMD. Ia mencatat bahwa kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat terbatas.
“Kita perlu memikirkan langkah strategis agar BUMD dapat meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan,” jelasnya. Siti juga mengingatkan bahwa program yang dapat terealisasi akan lebih banyak jika kontribusi BUMD memadai.
Dalam melihat kebutuhan air bersih untuk seluruh warga Bandung, ia mempertanyakan rencana pemetaan jaringan yang efektif. Data yang akurat dan rencana aksi yang jelas akan menjadi kunci untuk memastikan setiap wajah di kota ini mendapatkan akses air yang layak.
“Kita harus tahu apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja Perumda Tirtawening. Masalah air bersih harus segera diatasi,” ungkapnya dengan tegas.
Revitalisasi pasar tradisional juga menjadi sorotan utama. Ia merasakan banyak pedagang yang merasa dirugikan oleh proses revitalisasi yang belum adil. Komunikasi yang lebih baik antara pihak Perumda dan pedagang diharapkan bisa menyelesaikan masalah ini.
Strategi PPPK untuk Peningkatan Kinerja
Pada sesi terakhir, M. Bagja Jaya Wibawa mengusulkan agar Bank Bandung mencontoh penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Khusus (PPPK) seperti yang diterapkan di daerah lain. Ini menjadi salah satu usulan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi.
“Jika penggajian ditangani oleh Bank Bandung, ini akan membuka banyak peluang baru,” ujarnya. Potensi peningkatan dividen dan volume transaksi menjadi poin utama dalam usulannya.
Dalam keseluruhan evaluasi ini, terlihat komitmen dari semua pihak untuk menghadirkan perbaikan menuju kinerja yang lebih baik. Kerjasama yang baik antara DPRD, pelaksana BUMD, dan masyarakat diharapkan dapat menghasilkan manfaat nyata bagi kota Bandung.
