www.pusatkabar.id – Sejumlah warga Sukahaji melakukan aksi demonstrasi di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandung pada hari Kamis, 19 Juni 2025. Tujuan dari kedatangan mereka adalah untuk menanyakan status tanah yang sedang dalam sengketa. Meski awalnya aksi ini berjalan damai, situasi dengan cepat berubah menjadi ricuh akibat adanya dugaan tindakan anarkis dari oknum tertentu di dalam massa aksi.
Aksi protes yang diadakan di Jl. Soekarno Hatta itu berlangsung dalam suasana tegang ketika sejumlah peserta tolak melakukan dialog dengan pihak BPN. Insiden kekerasan kemudian terjadi, yang menyebabkan beberapa warga sipil terluka, termasuk mereka yang hanya kebetulan berada di lokasi tersebut.
Dalam momen tersebut, pihak BPN sebenarnya tengah berusaha melakukan audiensi untuk mendengarkan aspirasi warga. Meskipun niat awalnya adalah berdialog, situasi justru memanas dan berujung pada bentrokan yang melibatkan pihak kepolisian dan demonstran.
Aksi Protes yang Berubah Menjadi Kekacauan
Di tengah kericuhan, video yang beredar menunjukkan Kapolsek Buah Batu, Kompol Rezky Kurniawan, berusaha melerai massa yang sudah mulai anarkis. Namun, upaya tersebut tidak mudah, karena situasi semakin tidak terkendali dengan adanya tindakan kekerasan dari beberapa oknum demonstran.
Di antara korban yang terluka terdapat karyawan dari kantor notaris yang berada di lokasi saat aksi berlangsung. Salah satu di antara mereka, Anita, mengungkapkan pengalamannya saat mencoba merekam kondisi untuk pelaporan kepada atasannya, tetapi justru mendapat intimidasi dari demonstran.
“Saya hanya ingin melaporkan bahwa pekerjaan saya terhambat, tetapi malah mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan,” ujar Anita mengenang peristiwa tersebut. Pengalaman negatif ini membuatnya merasa tidak aman bahkan saat menjalankan tugas sebagai pegawai di kantor notaris.
Respon dan Anggapan dari Masyarakat dan Pemuda
Situasi semakin memanas ketika asisten pribadi Anita juga mengalami cedera akibat lemparan botol dari oknum demonstran. Ia menjelaskan bahwa ketika berusaha merekam peristiwa tersebut, dirinya menjadi sasaran tindakan agresif yang mengakibatkan luka di kepala.
Kejadian ini memunculkan berbagai reaksi dari masyarakat, termasuk dari Ridwan Ginanjar, Ketua Umum Merah Putih Hitam (MPH) Indonesia. Ia menegaskan bahwa aksi demonstrasi harus dilakukan dengan damai sesuai undang-undang, dan tidak membenarkan tindakan anarkisme.
“Jika aksi berlangsung dengan tertib, tidak masalah untuk menyampaikan aspirasi. Namun jika berujung pada kekerasan, itu sangat disayangkan,” ungkap Ridwan dalam keterangan resmi yang dituangkan setelah insiden tersebut.
Pentingnya Mengusut Tuntas Aksi Anarkis
Ridwan menegaskan perlunya pengusutan tuntas mengenai siapa yang berperan dalam menunggangi aksi demonstrasi tersebut. Ia menyebutkan bahwa tindakan provocateur ini bisa menciptakan ketegangan antara warga dan aparat, serta memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap pihak berwenang.
“Kami sangat mendukung tindakan aparat untuk mengusut tuntas oknum yang berusaha memanfaatkan situasi ini,” tambahnya. Pendapat ini mencerminkan kekhawatiran yang dirasakan oleh banyak warga, serta kebutuhan untuk menjaga keamanan dan ketertiban sosial.
Penting juga untuk dicatat bahwa beberapa dari massa aksi masih di bawah umur. Ini menyoroti masalah lebih besar terkait keterlibatan anak muda dalam demonstrasi tanpa pemahaman yang jelas tentang hak dan tanggung jawab mereka.
Kesimpulan mengenai Aksi dan Implikasi Sosial
Keberadaan oknum yang sengaja menciptakan kerusuhan dalam demonstrasi menunjukkan perlunya ada peningkatan edukasi dan pemahaman di kalangan masyarakat terhadap bagaimana menyampaikan pendapat secara benar. Ini juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua pihak yang terlibat.
Ridwan menegaskan bahwa tindakan kekerasan dan penganiayaan terhadap warga sipil sangat tidak dapat diterima. Selain itu, perlunya dialog antara masyarakat dan pemerintah agar konflik yang ada bisa diselesaikan dengan cara yang lebih baik, bukan dengan kekerasan.
Dalam momen seperti ini, harapan besar ditujukan kepada pihak berwajib untuk tidak hanya mengusut tetapi juga mendidik masyarakat agar tidak terjerumus dalam aksi-aksi yang merugikan banyak pihak, termasuk mereka yang sebenarnya berjuang untuk hak mereka sendiri.
