www.pusatkabar.id – Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, S.H. baru-baru ini memberikan apresiasi yang tinggi terhadap rencana kerja penegakan peraturan daerah, khususnya terkait dengan pedagang kaki lima (PKL) di kota tersebut. Dalam acara yang digelar pada 25 Juni 2025, beliau mengungkapkan perlunya kerjasama antara berbagai instansi untuk memastikan implementasi rencana ini berjalan dengan baik.
Acara tersebut dihadiri pula oleh Wakil Wali Kota Bandung, H. Erwin, dan Kasatpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi. Bersama dengan unsur Forkopimda, mereka membahas langkah strategis untuk menegakkan peraturan yang ada dalam rangka menciptakan kota yang lebih tertib dan nyaman bagi warganya.
H. Asep Mulyadi, yang akrab disapa Kang Asmul, menekankan pentingnya penegakan aturan terkait peredaran minuman beralkohol ilegal dan isu lingkungan. Melalui penegakan peraturan daerah, diharapkan akan tercipta kenyamanan bagi masyarakat yang beraktivitas di lingkungan sekitar.
Menurut Kang Asmul, salah satu tantangan terbesar adalah menyosialisasikan peraturan yang ada kepada masyarakat. Masih banyak keluarga yang belum sepenuhnya memahami perda yang berlaku, sehingga menjadi tugas DPRD untuk meningkatkan pemahaman ini di tingkat akar rumput.
Selain itu, beliau berharap agar dalam penegakan hukum ini, prinsip keadilan harus selalu diutamakan. Edukasi tentang peraturan yang berlaku menjadi kunci utama untuk mendorong masyarakat agar lebih patuh terhadap ketentuan yang ada.
Langkah-langkah persuasif dan komunikasi yang baik dengan masyarakat menjadi aspek penting dalam penegakan peraturan. Hal ini diyakini akan menciptakan dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat.
“Penting untuk mengedepankan pendekatan humanis dalam penegakan hukum,” ungkap Kang Asmul. Situasi masyarakat yang terkadang terpaksa melanggar peraturan karena ketidaktahuan perlu dipahami dan dicarikan solusinya bersama-sama.
Peran Satpol PP dalam Penegakan Perda di Kota Bandung
Kang Asmul juga menekankan pentingnya sinergi antara Satpol PP dengan instansi lainnya. Selama ini, penegakan peraturan di Kota Bandung dilaksanakan bersama dengan TNI, Polri, Kejaksaan, dan pihak pengadilan. Koordinasi yang baik antarinstansi sangat penting untuk memastikan tindakan penegakan perda berjalan dengan efektif.
Penegakan perda tidak hanya sekadar menjalankan aturan, tetapi juga bermakna menjaga martabat dan saling menghormati hak-hak masyarakat. Proses ini harus dilakukan dengan cara yang tepat sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
“Kita ingin kehidupan masyarakat dan lingkungan di Kota Bandung berjalan dengan aman, tertib, dan nyaman,” jelas Kang Asmul. Mengingat peredaran minuman beralkohol memiliki dampak negatif terhadap masyarakat, langkah-langkah strategis diperlukan untuk menjaga anak-anak dan generasi muda dari pengaruh buruk tersebut.
Di sisi lain, DPRD berkomitmen untuk selalu mendukung langkah-langkah Pemkot Bandung dalam menegakkan peraturan demi menata ruang publik. Rencana kerja yang matang dan terukur akan membuat masyarakat merasa diperhatikan dan terlibat dalam proses ini.
Harapan Akan Ketertiban dan Keamanan di Kota Bandung
Kang Asmul menekankan pentingnya menjunjung tinggi asas keadilan dalam setiap tindakan penegakan aturan. Masyarakat mengharapkan suasana yang kondusif, dan dengan begitu, peran penegakan hukum menjadi lebih penting dari sebelumnya.
Wakil Wali Kota Bandung, H. Erwin, menambahkan bahwa tugas penegakan perda adalah tanggung jawab besar yang tidak bisa dianggap remeh. Komitmen dan keberanian untuk menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya adalah kunci kesuksesan.
“Ini adalah tugas mulia yang harus dilaksanakan dengan niat baik. Menegakkan amar maruf dan nahi munkar di Kota Bandung harus menjadi prioritas bagi kita semua,” ungkap H. Erwin.
Bersama dengan seluruh elemen masyarakat, mereka berharap agar penegakan hukum dapat dilakukan dalam suasana yang harmonis, penuh saling pengertian dan saling mendukung. Tindakan progresif dalam bidang hukum akan menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintahan.
Dengan kesadaran dan partisipasi warga, diharapkan Kota Bandung dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan aman. Kerjasama semua pihak adalah fondasi yang kuat untuk mencapai visi bersama.
