www.pusatkabar.id – Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung baru saja dihelat untuk menyampaikan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2024. Selain itu, juga diambil keputusan terkait Raperda tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya serta Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, pada Rabu, 21 Mei 2025.
Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, S.H., memimpin rapat tersebut, didampingi oleh Wakil Ketua dan anggota lainnya. Rapat kali ini berlangsung secara hybrid, di mana beberapa anggota DPRD hadir secara fisik sementara lainnya mengikuti melalui teleconference. Pemerintah Kota Bandung, yang diwakili oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota, turut serta dalam forum ini.
Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya di Bandung
Pada kesempatan ini, drg. Maya Himawati, Sp. Orto., mempresentasikan laporan dari Pansus 4 mengenai Raperda tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya. Ia menyampaikan bahwa, bersama perangkat daerah dan tim naskah akademik, mereka telah melakukan pembahasan mendalam berdasarkan hasil fasilitasi dari Pemerintah Provinsi.
Melalui Rancangan Peraturan Daerah yang telah disepakati ini, mengatur 15 bab dan 38 pasal. Ini menjadi penting untuk menjaga dan mengelola cagar budaya yang ada di Bandung, yang memiliki nilai historis dan budaya yang tinggi. Ditegaskan pula, meskipun ada peraturan baru yang ditetapkan, semua peraturan sebelumnya akan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan yang baru.
Manfaat Cagar Budaya Selain dari Aspek Sejarah
Cagar budaya menyimpan identitas sejarah dan memberikan rasa bangga bagi masyarakat. Pentingnya pengelolaan cagar budaya juga terletak pada manfaat ekonomi yang dapat diperoleh. Dengan revitalisasi kawasan bersejarah, keberadaan cagar budaya bisa berkontribusi pada pengembangan ekonomi wilayah.
Sayangnya, meski banyak potensi yang ada, kesadaran masyarakat tentang pentingnya cagar budaya masih rendah. Banyak yang tidak menyadari bahwa bangunan atau kawasan tertentu dilindungi undang-undang, sehingga mengalami kerusakan atau bahkan hilang. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu berkolaborasi untuk menjaga warisan ini.
Selain itu, pelestarian cagar budaya juga menjadi tanggung jawab setiap individu. Dengan adanya dukungan dari masyarakat hukum adat dan penghargaan bagi individu yang berkontribusi dalam pelestarian ini, diharapkan kedepannya cagar budaya dapat terjaga dengan baik.
Pemberdayaan Perempuan di Kota Bandung
Dalam aspek pemberdayaan perempuan, Ketua Pansus 5 DPRD Kota Bandung, drg. Susi Sulastri, menjelaskan tujuan Raperda ini. Dengan adanya regulasi ini, perempuan di Kota Bandung akan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik. Pemberdayaan perempuan harus menjadi perhatian serius agar mereka dapat berdaya dan berkarya tanpa adanya diskriminasi dan penindasan.
Raperda ini mengedepankan hak-hak perempuan, yang diharapkan bisa memberikan perlindungan dan mendukung perempuan untuk berkarya lebih maksimal. Kami percaya, dengan adanya perubahan ini, peran serta perempuan dalam masyarakat akan semakin meningkat, dan mereka bisa berkontribusi lebih besar dalam pembangunan wilayah.
