www.pusatkabar.id – Wartakini.co, BANDUNG – Komitmen pemerintah Kota Bandung dalam menertibkan bangunan yang berdiri di sepanjang sempadan sungai semakin jelas. Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menegaskan bahwa tindakan ini diambil untuk mengurangi risiko banjir yang dapat mengancam keselamatan warga dan lingkungan.
Peninjauan lokasi yang dilakukan di Jalan Cisaranten Kulon VI menjadi salah satu langkah awal dalam proses penertiban tersebut. Erwin menjelaskan bahwa kerjasama dengan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDAMB) akan dilakukan untuk merencanakan pembangunan infrastruktur yang lebih baik.
Menurut Erwin, penataan sempadan sungai ini akan mencakup pembuatan jalan setapak yang akan memudahkan akses warga. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.
Camat Arcamanik, Willy, juga menambahkan bahwa monitoring yang dilakukan berkaitan erat dengan aduan dari masyarakat tentang keberadaan bangunan liar. Situasi ini sangat mengkhawatirkan, terutama ketika hujan deras dan potensi banjir dapat mengancam keselamatan jiwa serta harta benda.
Pentingnya Penertiban Bangunan di Sempadan Sungai untuk Masyarakat
Pemerintah kota harus mengambil langkah tegas untuk menanggulangi masalah ini. Keberadaan bangunan liar di sempadan sungai tidak hanya melanggar ketentuan yang berlaku, tetapi juga menimbulkan berbagai risiko lingkungan yang serius.
Bangunan yang berdiri terlalu dekat dengan sungai dapat menyebabkan sedimentasi dan pengendapan sampah. Hal ini berpotensi memperparah kondisi aliran sungai dan meningkatkan risiko banjir, terutama saat musim hujan tiba.
Dengan adanya penertiban, diharapkan masyarakat lebih sadar akan pentingnya menjaga ekosistem sungai. Peniadaan bangunan liar sekaligus menciptakan ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan untuk taman atau ruang publik lainnya.
Pemerintah juga berencana untuk menyediakan fasilitas yang lebih baik untuk masyarakat yang terdampak. Ini termasuk pengadaan lokasi relokasi yang lebih aman dan nyaman bagi penghuni bangunan liar yang akan dipindahkan.
Secara keseluruhan, pendekatan yang diambil pemerintah berfokus pada partisipasi masyarakat. Dengan melibatkan warga dalam proses penertiban, diharapkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat semakin harmonis.
Strategi Humanis dalam Penertiban Bangunan Liar
Pemberdayaan komunitas lokal adalah strategi kunci dalam penertiban ini. Camat Willy menegaskan bahwa pendekatan yang diambil adalah humanis dan berbasis pada dialog dengan warga. Ini penting untuk menciptakan suasana saling pengertian dan kolaborasi.
Dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat akan membantu memilah solusi terbaik dalam menghadapi masalah ini. Melalui pertemuan yang difasilitasi, diharapkan masyarakat bisa menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka secara langsung.
Pemerintah juga berupaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai risiko yang ditimbulkan oleh keberadaan bangunan liar. Edukasi sangat penting agar setiap individu sadar akan potensi bahaya dan dampak negatif bagi lingkungan.
Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk memberikan informasi mengenai rencana penertiban dan langkah-langkah yang akan diambil. Transparansi dalam proses ini akan menjadi dasar yang kuat untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.
Willy mencatat bahwa ada 23 bangunan yang perlu ditindaklanjuti. Pelaksanaan penertiban ini tidak akan dilakukan secara sembarangan, tetapi dengan pendekatan yang memperhatikan kondisi dan latar belakang penghuni bangunan.
Peran Dinas Dalam Menyukseskan Penertiban Bangunan di Sempadan Sungai
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDAMB) memiliki peran penting dalam kelancaran penertiban ini. Dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki, mereka akan membantu merumuskan langkah-langkah teknis yang diperlukan untuk memperbaiki sempadan sungai.
Kerjasama lintas sektor sangat penting untuk menciptakan solusinya. Dinas terkait akan berkolaborasi untuk merancang infrastruktur yang ramah lingkungan dan dapat mengurangi risiko banjir di masa depan.
Pembangunan infrastruktur yang direncanakan seperti jalan setapak juga akan memberi manfaat bagi masyarakat. Selain memberikan aksesibilitas, bisa menjadi ruang publik yang aman untuk melakukan aktivitas sosial.
Seluruh elemen masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar. Dengan kesadaran kolektif, tanggung jawab lingkungan bisa lebih mudah dijalankan.
Pemerintah Kota Bandung percaya bahwa keberhasilan penertiban ini akan membuktikan bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih aman bagi semua.
